Beranda JOURNALIST ACADEMY

Panduan Mendirikan Media Online

BERBAGI

Media online adalah media yang memanfaatkan medium internet sebagai sarana penyebaran informasi, dan berbugdet murah ketimbang mendirikan media cetak/elektronik.

Untuk membuat media online, langkah pertama yang harus anda lakukan adalah memesan domain + paket hosting; biasanya paling umum digunakan domain .com, karena biayanya murah.

Untuk domain lain seperti .co.id biasanya membutuhkan persyaratan tambahan minimal memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha sejenis. Sementara jika menggunakan domain .id saja biasanya cukup dengan dokumen KTP penanggungjawab. Untuk pendaftaran domain .com, .net, .org, .co tidak perlu dokumen apa pun.

Untuk kapasitas hosting media online, minimal 2 GB -lebih besar lebih baik, bandwidth usahakan unlimited agar tidak lemot/error kalau banyak pengunjung yang mengakses. Menggunakan server VPS Hosting adalah pilihan terbaik jika budget anda mencukupi.

Jika sudah pesan domain + hosting, carilah jasa web designer. Kalau website sudah bisa diakses, selanjutnya siapkan content, meliputi layout dan rubrikasi, serta artikel-artikel beritanya. Buat juga susunan redaksi; termasuk sebaiknya ada nama penganggungjawab/alamat kantor/nomor telepon/fax/email.

Apakah media online perlu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) ? tidak perlu, karena aturan SIUPP sudah lama dihapuskan. Tapi sebaiknya media online mempunyai badan hukum, karena dalam UU Pers No. 40/1999 juga disyaratkan perusahaan pers harus berbadan hukum, misalnya: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi.

Untuk pengurusan badan hukum media online, silahkan menghubungi notaris yang akan membantu mengurus semua surat-surat, jadi anda tidak repot lagi mengurus ini itunya.

Cantumkan bidang usaha “Perusahaan Pers” di akte pendiriannya (anda bisa sampaikan bidang usaha Perusahaan Pers kepada notaris). Dengan ada badan hukum, jika ada pemasang iklan di media online -mereka akan lebih percaya. Selain itu meningkatkan kredibilitas media online itu sendiri.

Jika notaris sudah menggunakan sistem OSS (Online Single Submission), anda bisa minta di cantumkan bidang usaha Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta dengan kode KBLI 63912. Setelahnya anda akan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Terutama klien lembaga pemerintahan/swasta, biasanya mensyaratkan perusahaan media memiliki badan hukum yang jelas, serta memiliki NPWP. Total biaya dibutuhkan untuk membuat media online itu relatif; yang mahal adalah budget untuk kantor serta operasional. misal: gaji, biaya internet, listrik, telepon, dll.

Jangan lupa maksimalkan SEO, agar media online anda dikunjungi banyak pembaca. Share juga link berita-beritanya di social media. Perhatikan juga ‘Pedoman Pemberitaan Media Siber’ dari Dewan Pers, sekaligus daftarkan data media anda juga di Dewan Pers; serta tulislah berita yang akurat dan layak dipercaya di media online anda.

Penting juga, sebaiknya hire-lah IT yang anda percaya dengan baik, karena ia akan dapat membantu maintenance media online anda, misalnya dari serangan hacker.

Komentar Via Facebook

15 KOMENTAR

    • @Cah Yoga tergantung kebutuhan anda, kalau mau dikategorikan media profesional baiknya berbentuk PT, Yayasan, atau Koperasi. Jika tidak berbadan hukum maka jatuh2nya akan dikategorikan sebagai produk jurnalisme warga

  1. Lalu terkait badan hukum,apakah PT yang biasa saya gunakan untuk proyek bangunan dan usaha perkebunan bisa saya gunakan Pak? Kemudian bagaimana cara daftarkan media online saya ke “Dewan Pers”?tks

    • @Relawan : PT yang digunakan harus yang menjalankan bidang usaha media, penerbitan, dan yang sejenis. Jadi PT yang bergerak di bidang proyek bangunan dan usaha perkebunan tidak bisa digunakan untuk badan hukum media online. Untuok mendaftar media online ke Dewan Pers bisa anda lihat informasinya di situs dewanpers.or.id

  2. Mf Pak,Terkait larangan PT yg brgerak selain bidng media,percetakan dan sejenisnya untuk membuka media online itu berdasarkan peraturan apa ya Pak? Mungkin sy butuh penjelsan lebih detail,misal perundang undangan dalam pasal berapa? Tks

    • Kalau media anda ingin terverifikasi oleh Dewan Pers sebaiknya Pemimpin atau Penanggungjawab-nya sudah Wartawan Utama mas

  3. mohon penjelasannya pak. Terkait badan hukum yayasan. yayasan bergerak dibidang non profit yang punya 3 bidang yg wajib. sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. sementara ketentuan DP harus spesifik bidang usahanya media. dengan kata lain, tidak ada di dalam nomenklatur yayasan yang hanya mencantumkan bidang usaha di penerbitan cetak atau online. mohon penjelasannya pak?

    • Jika menggunakan badan hukum Yayasan untuk media ya spt yang Bapak sampaikan, jadi nya non profit. Akan menjadi kendala jika ingin mencari profit dari iklan misalnya. Untuk bidang usaha cukup cantumkan “Perusahaan Pers”, kalau sudah terlanjur tidak di cantumkan dalam akte, maka mau tak mau harus membuat akte perubahan.

Tinggalkan Balasan ke Viter Mans Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here