Home » FEATURE » Sang Iblis Bermuka Malaikat Bernama Rokok

Sang Iblis Bermuka Malaikat Bernama Rokok

Berbicara soal industri rokok di Indonesia, berarti kita berbicara banyak aspek. Mulai dari isu sosial, kesehatan, kemiskinan, hak azasi, bahkan rokok pun masuk ke ranah pendidikan, dan panggung politik.

Seperti apa sepak terjang sang iblis bermuka malaikat bernama “Rokok” ini? Tak perlu bingung ketika istilah iblis bermuka malaikat ini diberikan kepada Rokok. Siapapun tahu rokok berbahaya bagi kesehatan, menyebabkan impotensi, mandul, kanker, bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka itu ia disebut sebagai iblis.

Tapi ternyata selain sudah banyak orang yang meninggal karena terlalu banyak menumpuk nikotin dalam paru-parunya, rokok juga menjadi malaikat bagi ribuan buruh yang bekerja di pabrik rokok, yang kebanyakan adalah wanita. Dengan bekerja sebagai buruh lepas di pabrik rokok, para wanita in bisa setidaknya mendatangkan penghasilan bagi asap dapur keluarganya.

Bahkan saat ini, HM Sampoerna sebuah perusahaan rokok raksasa di Indonesia telah membangun sebuah sekolah gratis di Palembang, dan mendirikan sebuah Foundation yang memberikan beasiswa bagi yang berprestasi di bidang tertentu. Tak jelas apakah tujuan-nya memang untuk memajukan dunia pendidikan, atau sekedar mencuci dosa atas trilyunan uang hasil industri rokok dari pabrik mereka yang telah membunuh tak terhitung jumlah perokok.

Indonesia saat ini menduduki rangking ketiga besar dunia dalam konsumsi rokok, setelah China dan India. Dan menjadi negara produsen tembakau terbesar kelima di dunia, setelah China, Brazil, India, dan Amerika Serikat. Lebih dari 60 juta perokok di Indonesia (data WHO), yang rata-rata menghisap 12 batang rokok perhari. Dimana 2 dari 3 lelaki dewasa di Indonesia, adalah perokok aktif.

Begitu kuatnya industri rokok masuk ke segala sendi kehidupan negara ini, bahkan turut “mengatur” kekuasaan. Santer kabar salah satu perusahaan rokok terbesar di republik ini turut menyumbang dana kampanye berjumlah besar, kepada salah satu partai politik yang akhirnya kini memegang tampuk kekuasaan di negara ini.

Tak heran, akhirnya timbul tarik ulur dalam mewujudkan regulasi pengendalian tembakau di Indonesia. Pasalnya kepentingan-kepentingan industri rokok dan masyarakat anti rokok selalu tidak menemukan titik temu. Bahkan penghilangan ayat tembakau dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sempat mengemuka. Walaupun akhirnya ayat kontroversial yang entah sengaja atau tidak, dihilangkan itu, atas desakan banyak pihak kembali muncul.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Dampak Tembakau yang saat ini sedang disusun pun, tak kunjung disahkan. Padahal substansi dari RPP Tembakau ini, bukan untuk melarang orang merokok, dan mematikan industri rokok itu sendiri. Melainkan melarang segala bentuk iklan rokok, penerapan kawasan tanpa rokok, pengaturan kemasan rokok yang wajib mencantumkan peringatan kesehatan bergambar, larangan menjual rokok pada anak di bawah umur, termasuk larangan menjual ketengan.

Namun yang mengherankan, adanya keberatan dari beberapa kementerian di Republik ini, bahkan cenderung “anti” terhadap RPP Tembakau ini seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Tenaga Kerja, dan Keuangan. Ini sungguh sangat mengherankan.

Anehnya, rokok-rokok Indonesia yang di ekspor ke luar negeri, terbukti mematuhi peraturan yang berlaku. Rokok Indonesia yang dijual di Malaysia, Brunei, dan Singapore mencantumkan peringatan kesehatan bergambar, bahkan cenderung menutupi kemasan rokok itu sendiri.

Bandingkan dengan kemasan rokok brand yang sama, yang dijual di Indonesia. Kenapa industri rokok di Indonesia mau mematuhi peraturan pengendalian tembakau di negara yang bersangkutan? dan tidak demikian dengan di Indonesia sendiri?

Bahkan, dalam bincang-bincang saya dengan seorang diplomat Jepang di kota Medan beberapa waktu lalu, menurut beliau, Jepang menerapkan aturan yang sangat ketat dalam pengendalian tembakau. Misalnya dengan mewajibkan pembeli rokok memiliki kartu izin pembelian rokok yang tak bisa dipindah tangankan, dan digunakan untuk pembelian di mesin penjualan rokok. Sementara itu ketika membeli di swalayan, wajib menunjukkan ID Card/KTP.

Dan Jepang pun hanya memperbolehkan satu buah perusahaan rokok (Japan Tobacco Company), yang bisa memproduksi rokok di seluruh Jepang. Bandingkan dengan jumlah perusahaan rokok di Indonesia yang berjumlah lebih 2000-an.

Beberapa Pemda memang telah menerapkan Perda tentang kawasan bebas rokok ( smoke free area ). Seperti Jakarta, Surabaya, Palembang, Semarang, Pontianak, Bogor, Cirebon, dan Padang Panjang. Namun pemberlakuan-nya juga kurang efektif, karena lemahnya pengawasan pelaksanaan perda tersebut.

RUU Pengendalian Dampak Tembakau sebenarnya telah digagas menjadi hak inisiatif DPR sejak 2006, tapi gagal dibahas pada masa sidang 2009. akhirnya advokasi dimulai dari nol lagi. Saat ini RUU PDT masuk dalam Prolegnas 2011 dan menjadi RUU skala prioritas.

Dengan RPP Tembakau ini, setidaknya dapat mempersempit ruang gerak industri rokok, yang telah membunuh 427.948 orang/tahun (data WHO), atau 1.172 orang rata-rata meninggal karena rokok setiap hari di Indonesia.

Walaupun kontribusi industri rokok terhadap PDB Indonesia sangat kecil, hanya 1,5%, dan kontribusi cukai rokok terhadap APBN pun hanya 5% (data Lembaga Demografi FE-UI), dan petani tembakau pun hanya menjadi sapi perah pabrik rokok, namun pemerintah Indonesia sepertinya belum peduli betul terhadap kesehatan masyarakatnya. Baik pada kebijakan hukum dan kebijakan ekonomi, pemerintah terlihat sangat menganakemaskan kepentingan industri rokok, dibanding kepentingan konsumen dan masyarakat luas.

Buktinya, hingga kini. Indonesia belum meratifikasi Framework Convention for Tobacco Control (FCTC) atau konvensi kerangka kerja pengendalian dampak tembakau. Sebanyak 168 negara telah meratifikasi FCTC, dan Indonesia menyandang gelar satu-satunya negara se-Asia Pasifik yang belum menandatangani perjanjian internasional tentang pengendalian tembakau tersebut. Dari segi informasi, pemerintah juga seharusnya melarang iklan-iklan rokok, mulai dari televisi, radio, papan iklan, sponsorship acara musik atau olahraga, dan bentuk  promosi lainnya.

Terkait kontroversi RPP Tembakau, bahkan Presiden SBY pernah berpesan kepada Menteri Kesehatan, “rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian tembakau silahkan dilanjutkan,  tetapi jangan terlalu keras….”.

Sebuah pesan yang keluar dari Istana, setelah satu unit mobil Rolls Royce berplat nomor 234 pernah parkir di Istana Negara dalam sebuah agenda pertemuan yang tidak jelas beberapa waktu silam. (/@agoezperdana-2011)

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Medan Bisnis, 19 Januari 2011)

Komentar Via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *
Email *
Website