Home » OPINI » Hukum Pers Versus Kekuatan Modal

Hukum Pers Versus Kekuatan Modal

tv-media-octopus

Perkembangan media di Indonesia, tidak bisa lepas dari kekuatan modal pemiliknya. Dengan modal yang kuat seorang pemilik media akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap 250 juta penduduk Indonesia. Tercatat, hanya ada 12 grup media di Indonesia yang mengendalikan apa yang dibaca, ditonton, dan didengar publik. Tiap pemilik group ini, kerap terang-terangan membanjiri publik dengan berita dan tayangan-tayangan dalam channel media milik mereka, yang isinya hanya memanisfestasikan kepentingan pemilik modal.

Sementara itu, UU Pers No 40 tahun 1999 pun tak  berdaya dalam menghadapi kekuatan modal, karena tidak adanya aturan mengenai sentralisasi kepemilikan media. Sebagai akibatnya sekarang terjadi sentralisasi kepemilikan media kepada golongan tertentu di Indonesia.

Padahal sentralisasi kepemilikan media dapat berefek pada termonopolinya informasi, atau pengendalian arus informasi oleh kalangan tertentu sehingga pada akhirnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat hanyalah informasi yang telah disusun oleh sekelompok pihak dengan kepentingan mereka masing-masing. Masyarakat hanya mengetahui kenyataan yang sepotong alias tidak utuh dan akhirnya mendorong masyarakat untuk memiliki persepsi yang diinginkan oleh kelompok kepentingan yang memiliki media ini.

Padahal di Amerika Serikat, sebagai contoh, aturan mengenai kepemilikan media sangatlah jelas. Tidak diperbolehkan satu orang atau satu pihak untuk menguasai penuh banyak media atau memonopolinya. Sehingga bahkan Robert Murdoch yang dijuluki sebagai ‘Raja Media’ dan memiliki saham dibanyak media pun hanya bisa memperoleh persentase kepemilikan di masing-masing media yang dimilikinya kurang dari 50 persen.

Sebuah sistem media penyiaran yang demokratis memiliki tiga karakter. Pertama, independen dari campur tangan pemerintah dan monopoli pasar. Kedua, mempunyai pertanggungjawaban profesional terhadap masyarakat secara umum dan kepada khalayaknya. Ketiga, menjamin adanya keberagaman (diversity) baik isi (content) maupun kepemilikan (ownership).

Namun, pada prakteknya “pelanggaran” kepemilikan saham malah dibiarkan bahkan adanya indikasi telah direstui oleh pemerintah. Misalnya, penguasaan saham PT. Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC), yang menguasai saham RCTI (99%), Global TV (99%) dan TPI/MNC TV (75%) di Jakarta, tentunya hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas serta ketentuan Pasal 20 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa sebuah lembaga penyiaran hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran dalam satu cakupan wilayah siaran.

UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang awalnya oleh banyak pihak dipercaya sebagai upaya untuk mendudukkan kembali media penyiaran ke tangan publik, transisi dari kekuasaan negara (state-based powers) menuju kekuasaan publik (public-based powers), dan relatif indipenden dari determinasi intervensi birokrasi negara dan rasionalitas pasar; ternyata justru memfasilitasi gerak rekolonisasi – rebirokratisasi, dan rekomersialisasi. (/@agoezperdana-2013)

Komentar Via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *
Email *
Website