Home » OPINI » Menyongsong Hari Pers Nasional, Idealisme vs Sejengkal Perut

Menyongsong Hari Pers Nasional, Idealisme vs Sejengkal Perut

Setiap tanggal 9 Februari, diperingati sebagai hari pers nasional. Dan di tahun 2010 ini merupakan ke-64 kalinya dirayakan. Hari yang di anggap sebagai kebangkitan insan pers di Indonesia, dengan lahirnya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Tentunya melewati masa 64 tahun pastilah tidak mulus-mulus saja. Lembaga pers telah melewati berbagai era, dimana dulu kebebasan pers tidaklah seperti sekarang ini.

Jika dulu untuk membuat sebuah perusahaan pers, katakanlah surat kabar atau majalah, prosesnya berbelit dan tidak segampang sekarang, dimana siapa saja bisa mendirikan perusahaan pers asal punya modal. Dengan dimulainya era reformasi, maka saat ini perusahaan pers bak cendawan tumbuh di musim hujan. Baiklah, saya tidak akan berpanjang-panjang tentang sejarah pers itu sendiri, karena di tulisan ini, saya hendak lebih fokus kepada hasil kesepakatan masyarakat pers Indonesia baru–baru ini, yang terdiri atas Dewan Pers, bersama organisasi profesi wartawan, organisasi perusahaan pers, dan kalangan akademisi.

Kesepakatan yang ditandatangani masing-masing pimpinan organisasi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (26/1) menghasilkan “Standard Kompetensi Wartawan”, yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas wartawan dalam menjalankan kemerdekaan pers secara bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi wartawan. Walaupun “Standard Kompetensi Wartawan” ini, baru secara resmi akan diumumkan, secara terbuka pada puncak perayaan Hari Pers Nasional 2010 di Palembang, 9 Februari 2010 mendatang.

Esensi dari Standard Kompetensi Wartawan ini, sebenarnya tidak hanya dalam hal kebebasan seorang wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, namun juga menjadi acuan evaluasi kerja wartawan, meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan, serta menghindari penyalahgunaan profesi wartawan. Dan yang lebih penting lagi, dengan adanya Standard Kompetensi Wartawan ini, pemilik perusahaan pers atau media, tidak lagi bisa seenaknya mempekerjakan wartawan-nya dengan upah atau gaji yang tidak layak.

Bukan rahasia umum lagi, kalau banyak wartawan yang gajinya sangat jauh di bawah standard kehidupan yang layak. Layak dalam artian bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan keluarganya dalam taraf wajar.

Bagaimana wartawan bisa bekerja secara professional, mengikuti semua prinsip-prinsip kode etik jurnalistik, jika ternyata di lapangan dihadapkan pada kondisi, maaf “perut lapar”, karena kurangnya gaji dari media tempat yang bersangkutan berkarya, dan di suguhi amplop dari pihak-pihak yang ingin namanya ditulis yang baik-baik saja di media. Prinsip kode etik jurnalistik, nampaknya tak berlaku disini, berganti dengan prinsip ABS “Asal Boss Senang”, berita naik, dapat amplop, meskipun kode etik jurnalistik jelas-jelas melarangnya.

Memang, ketika kemudian kita menyalahkan pemilik media yang bersangkutan, akan halnya pemilik media tersebut akan berkilah, dengan beralasan pemasukan perusahaan tidak seperti yang diharapkan. Dari ratusan media cetak & elektronik yang ada di propinsi Sumatera Utara ini, mungkin hanya hitungan jari yang memberikan gaji dan upah layak bagi wartawan-nya, plus berbagai tunjangan, misalnya asuransi kesehatan atau minimal diikutkan jadi peserta Jamsostek.

Mendirikan sebuah perusahaan pers, tidaklah semudah menggoreskan pena dalam menulis berita. Perlu modal yang besar, Sama seperti mendirikan perusahaan pada umumnya. Ada cashflow, biaya operasional, dll. Biasanya jika perusahaan pers tersebut belum mencapai titik Break Event Point, maka sudah barang tentu pemilik media lebih memikirkan bagaimana agar modalnya mendirikan perusahaan pers tersebut cepat kembali dulu, ketimbang memikirkan memberikan upah yang layak bagi wartawan-nya.

Yang sering terjadi kemudian, adalah terjadinya perbedaan pendapat antara wartawan dan pemilik media. Dan di beberapa perusahaan pers atau media tertentu, tingkat turn-over karyawan sangat tinggi. Ini biasanya terjadi akibat tuntutan jam kerja yang harus di jalankan wartawan yang bersangkutan, berkisar sekitar 10 jam atau bahkan lebih perharinya, kadang pun tak mengenal hari libur, ternyata tak sebanding dengan upah atau gaji yang di dapatkan.

Saya teringat almarhum ayah saya, beliau juga seorang wartawan era 70-80’an sebuah surat kabar terbitan Medan. Boleh dikata kondisi wartawan kala itu tak jauh berbeda dengan sekarang. Bahkan ibu saya harus membantu ekonomi keluarga agar tetap bisa membuat dapur mengepul, dan menyekolahkan anak-anaknya, dengan berjualan sarapan pagi, dan menjajakan kue di sore hari. Untungnya ayah saya tetap memegang teguh prinsip independensi dengan tidak “menjual” profesi wartawan-nya untuk sekadar uang masuk, walau hidup pas-pasan.

Dewan pers sendiri telah mendorong perusahaan media untuk meratifikasi, dan mengikatkan diri pada standar yang sudah disepakati lembaga pers. Standar yang dimaksud meliputi perusahaan pers, kompetensi wartawan, kode etik jurnalistik serta standar perlindungan wartawan.

Terutama dengan Standard Kompetensi Wartawan, diharapkan wartawan dapat mendapatkan gaji yang layak, serta jenjang karir yang profesional di media tempatnya bekerja. Selama ini, kesejahteraan wartawan yang rendah, menyebabkan peningkatan profesionalisme dan penegakan etika jurnalistik menjadi terhambat. Dengan gaji kecil, banyak wartawan justru terbebani dengan pekerjaan yang berat. Akibatnya, para jurnalis kerap tidak bisa melakukan tugas secara profesional.

Mengenai berapa besaran upah yang layak untuk wartawan, baiklah mari kita berpulang pada standard kehidupan di masing-masing daerah. Selama ini perusahaan media menerapkan standard gaji yang berbeda-beda, dan biasanya mengacu pada Upah Minimum Propinsi. Namun saya rasa tidak tepat jika menyamakan gaji wartawan dengan Upah Mininum Propinsi, atau Upah Minimum Kota, karena nilainya tidak signifikan dengan beban dan tanggung jawab sebagai jurnalis.

Atau mungkin perlu dibuatkan semacam ratifikasi gaji pokok minimal wartawan, sesuai standard kompetensi yang dimilikinya, yang ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, dan wajib dipatuhi oleh semua perusahaan media. (/@agoezperdana-2010)

( Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Medan Bisnis edisi Kamis, 4 Februari 2010)

Komentar Via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *
Email *
Website